Persiapan Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Kudus Ikuti Rakor DPB Triwulan I
|
Bawaslu Kudus News – Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kudus, Rif’an hadir dalam kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan I secara daring melalui aplikasi zoom meeting, (31/03/2022).
Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh KPU Kudus dengan mengundang Polres Kudus, Kodim 0722, Bawaslu Kudus, Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, Pengadilan Agama Kudus, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah, dan perwakilan dari Partai Politik.
Pada kesempatan kali ini, Ketua KPU Kudus, Naily Syarifah dalam sambutan pembukaannya menyampaikan terkait daftar pemilih berkelanjutan yang diolah KPU Kudus berdasarkan data yang dihimpun dari stakeholder serta dari ex PPK yang menyampaikan tentang data kependudukan.
“Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder sangat diperlukan agar data kependudukan mutakhir untuk Pemilu dan pemilihan yang akan datang, maka dalam kesempatan kali ini KPU Kudus berharap adanya masukan dari peserta dalam kegiatan,” ujar Naily.
Sementara itu Anggota KPU Kudus, Miftahurrohmah menyampaikan terkait beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengolahan data kependudukan yang dilakukan oleh KPU Kudus.
“Adapun langkah yang diambil oleh KPU Kudus untuk memperoleh data kependudukan diantaranya layanan data pemilih baik secara offline maupun online, koordinasi dengan stakeholder serta validasi data oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus,” sambung Miftahurrohmah.
Sementara itu, Dinas Dukcapil Kabupaten yang diwakili oleh Busono menyampaikan regulasi terkait akses data kependudukan. Dimana untuk akses data kependudukan dengan adanya Permendagri No 102 Tahun 2019 bahwa untuk akses data kepedudukan semuanya dilakukan terpusat. Dalam hal ini Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tidak memiliki akses penuh dan hanya sebagai user saja.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kudus, Rif’an menyampaikan tentang kerjasama yang dilakukan oleh Bawaslu Kudus dengan KPU Kudus untuk memperoleh data yang valid dan mutakhir sampai tingkat desa.
“Diharapkan pada Pemilu dan pemilihan yang akan datang, data pemilih tetap bisa mutakhir dan warga masyarakat memperoleh hak pilihnya untuk Pemilu/pemilihan,” tutup Rif’an.
Penulis: Syafaq
Foto: Syafaq
Editor: Tim Humas Bawaslu Kudus
