Sinergi Lintas Lembaga, Bawaslu Kudus Mantapkan Pengawasan PDPB

Bawaslu Kudus News – Bawaslu Kudus menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan stakeholder pada Selasa (30/9/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi lintas lembaga dalam menjaga hak pilih masyarakat.

Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan dalam sambutannya menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan tugas berkelanjutan yang tidak bisa ditunda hingga mendekati pemilu. Ia menyampaikan bahwa meskipun Pemilu 2029 masih jauh, KPU tetap berkewajiban memutakhirkan data pemilih, sedangkan Bawaslu memastikan pengawasannya berjalan baik. 

“Saya kira walaupun pelaksanaan Pemilu 2029 masih lama, tetapi ini tugas KPU untuk selalu memutakhirkan data pemilih, dan Bawaslu sebagai pengawas memastikan pemutakhiran data pemilih berjalan lancar,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kerja pengawasan harus dilakukan secara bersama. “Untuk sinergitas bersama, maka Bawaslu mengadakan kegiatan ini untuk menjaga komunikasi yang baik. Harapannya nanti ada masukan dari Bapak/Ibu semua dalam rangka menjaga hak pilih warga negara,” tambahnya.

Setelah itu, Naily Faila Saufa, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kudus memaparkan materi. Ia menjelaskan bahwa pengawasan ini berpedoman pada PKPU 1/2025 dan Perbawaslu 1/2025. “Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Untuk pelaksanaan PDPB sendiri ini diuraikan di PKPU 1/2025 dan pengawasannya di Perbawaslu 1/2025,” kata Naily.

Naily juga memaparkan capaian Bawaslu Kudus, mulai dari uji petik, penyampaian saran perbaikan data, hingga pembukaan posko pengaduan masyarakat. Namun, ia tidak menutup mata atas hambatan yang ada. “Jumlah pengawas yang terbatas dibandingkan luas wilayah pengawasan menjadi tantangan tersendiri, apalagi masyarakat masih kurang aktif melapor,” jelasnya.

Ia pun berharap ada umpan balik dari stakeholder. “Kami berharap sekali dari apa yang kami sampaikan hari ini ada feedback atau timbal balik dari seluruh stakeholder,” ujarnya.

Menanggapi paparan itu, Anggota KPU Kudus, Miftahurrahmah yang akrab disapa Mif menyampaikan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri. “Bagi kami pengawas itu bukan momok, tetapi rekan kerja yang mengingatkan apabila kami kurang tepat dalam mengambil kebijakan. Untuk kegiatan sosialisasi bersama, kami membuka ruang karena memang lebih efektif kalau dilakukan bersama,” ujar Mif.

Perwakilan Rutan Kudus turut menyampaikan pandangannya. Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data bagi narapidana. “Saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu maupun KPU yang telah memfasilitasi bagi narapidana dalam pelaksanaan Pemilu. Update data selalu kami lakukan, biasanya dari kantor wilayah ada monitoring seminggu sekali, dan nanti data tersebut akan kami tembuskan ke Bawaslu,” jelasnya.

Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus juga menyampaikan masukan. Menurut mereka, koordinasi bisa diperluas dengan melibatkan instansi lain. “Terkait pemutakhiran data pemilih ini sebenarnya tiap tahun selalu dilakukan. Namun usulan kami, jika memungkinkan koordinasi juga melibatkan Bappeda, BPS, dan Dinas Sosial. Harapan kami ke depan ada otomatisasi, jadi update data bisa langsung digunakan tanpa harus selalu turun ke rumah warga,” ujar perwakilan Dinas PMD.

Polres Kudus menegaskan dukungan penuh terhadap koordinasi. “Terkait data Polri yang masuk maupun yang purna, apabila memang dibutuhkan maka akan kami siapkan,” kata perwakilan Polres.

Dukungan juga datang dari kelompok masyarakat sipil. Perwakilan Laskar Hak Pilih menyampaikan fokus mereka pada pemilih pemula. “Kami dari Laskar Jaga Hak Pilih kemarin sudah melakukan rakor dengan seluruh Jateng, dan intinya kami fokus pada pemilih pemula,” ungkapnya.

Menutup Rakor, Naily kembali menekankan pentingnya memperbarui data pemilih secara berkelanjutan. Ia mengibaratkannya dengan pembaruan aplikasi. “Pemutakhiran data pemilih itu ibarat update aplikasi, kalau nggak update nanti error di hari H,” pungkasnya disambut tawa ringan peserta.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif. Bawaslu Kudus berharap, melalui sinergi dengan seluruh stakeholder, kualitas demokrasi dapat terus dijaga dengan memastikan setiap warga negara memperoleh hak pilihnya tanpa terkecuali. [*]