Serap Aspirasi Kepala Desa, Bawaslu Kudus Perkuat Konsoldem
|
Bawaslu Kudus News - Bawaslu Kudus terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah desa/kelurahan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi (Konsoldem) yang melibatkan kepala desa/kelurahan dari 12 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus yang telah menjalin kerja sama dengan Bawaslu Kudus.
Kegiatan tersebut digelar pada Kamis (19/11/2026) di Ruang Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus. Adapun 12 desa/kelurahan yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi Desa Ngembal Kulon, Menawan, Jepang, Panjang, Jepang Pakis, Banget, Karangmalang, Berugenjang, Hadiwarno, Wonosoco, Kajar, serta Kelurahan Mlati Norowito.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan diskusi terbuka antara Bawaslu dengan pemerintah desa/kelurahan untuk menyerap aspirasi, bertukar pandangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam kehidupan demokrasi, khususnya terkait praktik politik uang dan keterlibatan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemilu.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Desa Jepang Pakis, Sakroni, menyampaikan bahwa pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan pemilu. Menurutnya, berbagai aktivitas politik di tengah masyarakat kerap bersinggungan dengan keberadaan pemerintah desa.
Ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara tulus dan ikhlas merupakan salah satu cara membangun kepercayaan publik tanpa harus menggunakan praktik politik uang. "Kalau kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak perlu menggunakan politik uang untuk mendapatkan dukungan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Berugenjang, Kiswo, berpandangan bahwa upaya memberantas politik uang perlu diiringi dengan pembenahan sistem politik secara menyeluruh. Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat juga dinilai menjadi faktor penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik politik uang.
Ia turut menyampaikan sejumlah masukan terkait kualitas anggota legislatif, keterbatasan anggaran pemerintah desa, hingga perlunya evaluasi terhadap sistem pemerintahan dan regulasi yang mengatur keterlibatan kepala desa dalam politik.
Pandangan serupa disampaikan Pj. Kepala Desa Hadiwarno, Heny Hermawati. Ia menyoroti bahwa praktik politik uang sering kali didorong oleh kepentingan politik yang ditopang kekuatan finansial besar. Kondisi tersebut dapat mendorong pihak-pihak tertentu menggunakan sumber daya ekonomi untuk memperoleh dukungan masyarakat.
Diskusi juga mengangkat persoalan posisi kepala desa dalam kehidupan demokrasi. Kepala Desa Karangmalang, Masyhuri, menyampaikan bahwa kepala desa memperoleh mandat melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat sehingga memiliki keterkaitan erat dengan dinamika politik di tingkat desa. Meski demikian, ia memahami bahwa pembatasan keterlibatan kepala desa dalam politik praktis diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan maupun mobilisasi masyarakat demi kepentingan peserta pemilu tertentu.
Berbagai aspirasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menyangkut integritas individu, kesejahteraan masyarakat, kualitas kepemimpinan, serta sistem politik dan kelembagaan.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kudus menegaskan pentingnya peran pemerintah desa/kelurahan sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Kepala desa memiliki posisi penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
Konsolidasi Demokrasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi langkah nyata dalam membangun komitmen bersama untuk mencegah politik uang, menjaga netralitas aparatur pemerintah desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Seluruh masukan dan aspirasi yang disampaikan peserta menjadi bahan evaluasi dan pengayaan bagi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam memperkuat strategi pencegahan dan pengawasan pemilu ke depan. Dengan sinergi yang kuat antara Bawaslu dan pemerintah desa/kelurahan, demokrasi yang bersih, partisipatif, dan berintegritas di Kabupaten Kudus diharapkan dapat semakin terwujud. [*]
Penulis: Desi
Foto: Desi
Editor: Tim Humas Bawaslu Kudus