Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kudus Ajak Pelajar SMK Muhammadiyah Ponpes Kudus Jadi Generasi Berintegritas dan Pengawas Partisipatif

Bawaslu Kudus Ajak Pelajar SMK Muhammadiyah Ponpes Kudus Jadi Generasi Berintegritas dan Pengawas Partisipatif


Bawaslu Kudus News– Pengawasan partisipatif perlu dibangun sejak dini melalui penanaman nilai kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab. Pelajar tidak hanya dituntut untuk berintegritas dalam lingkungan sekolah, tetapi juga dipersiapkan menjadi generasi yang peduli terhadap keberlangsungan demokrasi. Hal tersebut disampaikan Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kudus, Septyandra Trisnasari, saat menjadi pembina upacara tamu di SMK Muhammadiyah Ponpes Kudus, Senin (16/11/2026).

Dalam amanatnya, Septyandra mengajak para pelajar memahami bahwa menjaga demokrasi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, termasuk Bawaslu yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Ia mengibaratkan penyelenggaraan pemilu seperti pertandingan sepak bola. Dalam sebuah pertandingan, diperlukan pemain, wasit, serta pihak yang memastikan pertandingan berjalan sesuai aturan. Begitu pula dalam pemilu, pengawasan diperlukan agar seluruh proses berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai ketentuan.

“Namun, mengawasi arena pertandingan demokrasi seluas Kabupaten Kudus tentu bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu sendirian. Karena itulah kami datang ke sekolah kalian hari ini untuk mengajak kalian ambil bagian dalam dua peran krusial,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Septyandra menekankan dua peran penting yang dapat dilakukan pelajar dalam menjaga demokrasi. Pertama, menjadi pemilih yang berintegritas dan kritis. Meskipun sebagian siswa mungkin baru akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang, mereka perlu mempersiapkan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh politik uang maupun iming-iming pemberian materi.

“Uang itu bisa habis. Hadiah hanya kesenangan sesaat. Tapi suara kalian, itu adalah tinta abadi yang akan menentukan nasib bangsa. Jadi, jadikan hak pilih kalian kelak sebagai sebuah kehormatan, bukan barang murah yang bisa dibeli lalu dilupakan. Tolak keras politik uang! Pilihlah pemimpin murni karena gagasan dan rekam jejaknya,” pesannya.

Kedua, para pelajar diajak menjadi pengawas partisipatif. Menurutnya, sekolah merupakan miniatur masyarakat sekaligus laboratorium integritas. Berbagai nilai demokrasi dapat mulai dipraktikkan melalui kehidupan sehari-hari di sekolah, salah satunya dengan membiasakan perilaku jujur dan menolak segala bentuk kecurangan.

Ia juga mengaitkan tantangan pengawasan pemilu dengan pengawasan saat ujian di sekolah. Sebagaimana Bawaslu yang tidak dapat menjangkau setiap sudut wilayah pada waktu bersamaan, guru juga memiliki keterbatasan untuk mengawasi seluruh aktivitas siswa. Tidak semua tindakan dapat terlihat secara langsung, termasuk kecurangan yang mungkin terjadi di dalam kelas maupun melalui grup komunikasi.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kepedulian dari setiap warga sekolah untuk menjaga integritas bersama. Dalam kesempatan tersebut, Septyandra mengajak para siswa menerapkan tiga langkah sederhana pengawasan partisipatif, yaitu berani bersuara, berani melapor, dan berani melindungi.

Pertama, berani bersuara dengan menolak dan menegur teman yang mengajak melakukan kecurangan. Kedua, berani melapor kepada guru ketika mengetahui adanya tindakan yang melanggar aturan. Ketiga, berani melindungi hasil kerja keras teman-teman yang telah menjunjung tinggi kejujuran.

Menurutnya, ketiga langkah tersebut tidak hanya relevan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berintegritas, tetapi juga menjadi bekal bagi para pelajar ketika kelak terlibat dalam kehidupan demokrasi dan pengawasan pemilu.

“Jangan pernah takut dibilang cepu atau tukang ngadu. Melapor kepada guru saat melihat kecurangan bukan berarti mengkhianati teman, tetapi menyelamatkan integritas kelas dan sekolah kalian. Kalau dari sekarang kalian sudah berani, kelak kalian juga tidak akan ragu melaporkan kecurangan ke Bawaslu,” pesannya.

Dalam amanat tersebut, Septyandra juga menghubungkan nilai-nilai pengawasan partisipatif dengan Empat Pilar Kebangsaan. Nilai Pancasila tercermin melalui pembentukan budi pekerti dan sikap menolak kecurangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan dalam menjamin hak dan keadilan. Sementara itu, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, termasuk perbedaan pilihan dalam pemilu. Adapun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengingatkan bahwa menjaga persatuan dan persaudaraan merupakan tanggung jawab seluruh warga negara.

Ia menegaskan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling merendahkan. Para pelajar justru harus memiliki keberanian untuk berdiri membela kebenaran, termasuk berani menolak politik uang meskipun berbeda dengan pilihan orang-orang di sekitarnya.

Menjelang akhir amanat, Septyandra mengingatkan para siswa untuk mempersiapkan masa depan dengan belajar sungguh-sungguh, mengembangkan keterampilan kejujuran, serta membangun karakter sebagai warga negara yang tangguh dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kudus berharap para pelajar SMK Muhammadiyah Ponpes Kudus dapat tumbuh menjadi generasi yang menjunjung tinggi integritas, berani menolak segala bentuk kecurangan, menghargai perbedaan, serta memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi dan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. [*]

Penulis: Lia
Foto: Lia
Editor: Tim Humas Bawaslu Kudus