Bukan Sekadar Mencoblos, Bawaslu dan KPU Kudus Ajak Pelajar Pahami Peran dalam Demokrasi

Bawaslu Kudus News – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus kembali menggelar kegiatan Bawaslu Goes to School sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran demokrasi di kalangan pelajar. Kali ini, sosialisasi pengawasan partisipatif menyasar siswa MAS Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kabupaten Kudus pada Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 255 siswa kelas XII dan XIII yang diproyeksikan menjadi bagian dari pemilih pemula pada Pemilu mendatang. Melalui kegiatan ini, para siswa dibekali pemahaman mengenai kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta peran generasi muda dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Kepala MAS Tahfidz Yanbu’ul Qur’an, Ulin Nuha, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bawaslu dan KPU Kudus yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pendidikan kepemiluan kepada para siswa. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat penting mengingat sebagian besar peserta belum memiliki pengalaman dalam menggunakan hak pilih.

“Kami berharap anak-anak mendapatkan informasi yang utuh, baik dari sisi KPU maupun Bawaslu, terkait undang-undang pemilu. Pertemuan sosialisasi pengawasan partisipatif ini sangat penting, karena anak-anak belum memiliki pengalaman. Saya berharap mereka memperhatikan dengan baik dan tidak ragu bertanya apabila ada hal yang belum dipahami,” ungkapnya.

Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi para siswa, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.

Sambutan Ketua Bawaslu Kudus yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Heru Widiawan, menegaskan bahwa Bawaslu memiliki kewajiban memberikan pendidikan dan sosialisasi kepemiluan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang akan menjadi pemilih pemula.

“Adik-adik nantinya akan menjadi pemilih pada Pemilu mendatang. Kami ingin memberikan pemahaman bagaimana menjadi pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai hati nurani dan memilih pemimpin berdasarkan harapan serta nilai-nilai yang diyakini,” jelas Heru.

Heru juga mengutip pernyataan Prof. Mahfud MD bahwa kunci perbaikan demokrasi terletak pada moralitas, keteladanan, dan kualitas figur pemimpin. Menurutnya, pemilih perlu memperhatikan aspek etika dan moralitas dalam menentukan pilihan, sehingga demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mencoblos, tetapi juga sebagai proses menentukan arah masa depan bangsa.

“Adik-adik tentu diajarkan bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Begitu pula seorang pemimpin, bagaimana ia mampu menjaga etika dalam bermasyarakat dan berpolitik. Karena itu, penting bagi kita untuk menjadi pemilih yang cerdas dan ikut terlibat dalam kemajuan demokrasi Indonesia,” tambahnya.

Selanjutnya, Anggota KPU Kudus, Miftahurrohmah, menyampaikan pentingnya memastikan diri telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum pelaksanaan Pemilu 2029. Ia menjelaskan bahwa saat ini KPU tengah melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

“Untuk adik-adik yang sudah berusia 17 tahun, silakan memastikan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih. Pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui laman https://cekdptonline.kpu.go.id/,” terangnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) tahun 2027, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) akan mencocokkan data kependudukan dengan kondisi riil di lapangan berdasarkan data pemilih dari KPU.

Lebih lanjut, Miftahurrohmah memaparkan bahwa generasi muda dapat mengambil bagian dalam penyelenggaraan demokrasi melalui tiga peran, yakni sebagai pemilih dengan memastikan telah masuk dalam DPT, sebagai penyelenggara pemilu seperti menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta sebagai peserta pemilu.

Pada sesi materi berikutnya, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kudus, Septyandra Trisnasari, memperkenalkan struktur kelembagaan Bawaslu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang menjadi garda terdepan pengawasan di tingkat TPS.

Septyandra juga mengenalkan tiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), beserta tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk memudahkan pemahaman siswa, ia menggunakan analogi pertandingan sepak bola.

“KPU itu seperti pihak yang menyiapkan pertandingan, mulai dari lapangan, bola, hingga pemain. Sementara Bawaslu berperan seperti wasit yang memastikan pertandingan berjalan sesuai aturan. Kemudian, ada DKPP yang mengawasi kode etik penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Septyandra juga mengaitkan nilai-nilai pengawasan partisipatif dengan fenomena perundungan (bullying) yang masih marak terjadi di lingkungan sekolah. Ia mengajak para siswa untuk berani bicara, berani melapor, dan berani melindungi diri.

Menurutnya, ketiga sikap tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan demokrasi. Keberanian berbicara dapat diwujudkan dengan berani menolak hoaks, keberanian melapor ditunjukkan dengan menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu, sedangkan keberanian melindungi merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama dan lingkungan demokrasi.

“Jangan takut untuk berbicara ketika melihat sesuatu yang tidak benar, berani melapor ketika menemukan dugaan pelanggaran, dan berani melindungi mereka yang membutuhkan. Sikap-sikap ini juga menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat,” pesannya.

Ia turut memperkenalkan tiga tugas utama Bawaslu yang terangkum dalam slogan CAT, yaitu Cegah, Awasi, dan Tindak. Melalui slogan tersebut, siswa diajak memahami bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Melalui kegiatan Bawaslu Goes to School ini, Bawaslu dan KPU Kudus berharap para siswa MAS Tahfidz Yanbu’ul Qur’an dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memiliki kesadaran untuk mengawasi proses demokrasi, serta berani berpartisipasi dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

Dengan bekal pengetahuan sejak dini, generasi muda diharapkan tidak hanya hadir sebagai pemilih pada Pemilu 2029, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengawal demokrasi. [*]