Bawaslu Kudus Ikuti Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023
|
Bawaslu Kudus News - Pemerintah Kabupaten Kudus menyelenggarakan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Kesejahteraan Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Masyarakat yang Modern, Religius dan Cerdas melalui daring aplikasi zoom meeting, Rabu (09/02/2022)
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri sebanyak 170 peserta terdiri dari unsur DPRD (Pimpinan, Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kudus), unsur perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMD, organisasi profesi, organisasi masyarakat, tokoh agama dan perusahaan, serta OPD seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, Bahrudin tergabung dalam forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
Sebagaimana laporan penyelenggaraan konsultasi publik RKPD Kabupaten Kudus tahun 2023 yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Samani Intakoris, pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Kudus tahun 2023 merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus dimaksudkan agar dapat menjadi forum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mencermati rancangan awal RKPD yang telah dibuat.
“Adapun tujuan konsultasi publik adalah untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait penyusunan RKPD Kabupaten Kudus tahun 2023, ujarnya saat laporan penyelenggaraan konsultasi publik.
Sementara itu, Bupati Kudus, HM. Hartopo memberikan catatan perkembangan Covid-19 di Jawa Tengah, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2021.
Harapan saya, konsultasi publik ini sebagai agenda prioritas daerah yang dapat diketahui secara luas dan mendapat masukan, juga komitmen untuk bersinergi dan bergotong royong menangani pandemi Covid-19 beserta pemulihan ekonomi, serta kerjasama yang baik dan pemahaman bersama antara eksekutif dengan legislatif sehingga ada keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, kata Hartopo.
Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan menyampaikan bahwa DPRD melalui Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas memberikan syarat dan pendapat berupa pokok-pokok pemikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selanjutnya akan diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan riil potensi pendanaan daerah, jelasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, Rahmadi Agus Santosa tentang capaian kinerja ekonomi dan sosial Kabupaten Kudus 2021, dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang arah kebijakan pembangunan tahun 2023.
Penulis: Rosid
Foto: Rosid
Editor: Tim Humas Bawaslu Kudus
