Bawaslu Kudus Gandeng Fakultas Hukum UMK, Siapkan “Kelas Hukum Pemilu” untuk Cetak Generasi Melek Demokrasi

Bawaslu Kudus News - Upaya penguatan literasi hukum kepemiluan terus digencarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus. Kali ini, Bawaslu Kudus menjalin koordinasi strategis dengan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) dalam rangka penyelenggaraan program bertajuk “Kelas Hukum Pemilu”, Senin (13/4/2026).

Kegiatan koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kudus, Imam Subandi, Heru Widiawan, dan Septyandra Trisnasari, bersama jajaran sekretariat. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh Dekan Fakultas Hukum UMK, Suparnyo, beserta jajaran akademik.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas secara mendalam rencana implementasi program “Kelas Hukum Pemilu”. Program ini dirancang sebagai wadah edukatif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait regulasi kepemiluan, kewenangan lembaga pengawas, hingga praktik penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas.

Imam Subandi menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif melalui pendekatan edukasi. Ia berharap, program ini tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga mampu melahirkan generasi muda yang kritis, responsif, dan berintegritas dalam mengawal jalannya demokrasi.

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki keberanian dan kapasitas untuk turut serta dalam mengawasi proses demokrasi secara aktif,” ujarnya.

Sementara itu, Suparnyo menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang diambil oleh Bawaslu Kudus. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas akademik mahasiswa, khususnya dalam bidang hukum kepemiluan.

Menurutnya, sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan institusi pendidikan tinggi menjadi langkah strategis dalam membangun budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Melalui program “Kelas Hukum Pemilu” ini, diharapkan terjalin kerja sama yang berkelanjutan antara Bawaslu Kudus dan Fakultas Hukum UMK. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menciptakan ruang pembelajaran yang aplikatif, kritis, dan kontekstual, sekaligus memperkuat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. [*]