Dari Rumah Membangun Demokrasi: PKK dan Bawaslu Kudus Perkuat Pendidikan Politik Keluarga

Bawaslu Kudus News - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus kembali menggelar Podcast Ngobrol Santai Bawaslu Kudus dengan mengangkat tema “Peran Perempuan dalam Pendidikan Politik Keluarga”, Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam memperkuat literasi demokrasi dan kesadaran politik masyarakat yang dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga.

Podcast yang disiarkan dalam suasana santai namun sarat makna tersebut dipandu oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Kudus, Septyandra Trisnasari, dengan menghadirkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kudus, Endhah Endayani Sam’ani Intakoris, sebagai narasumber. Momentum podcast ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, sehingga semakin menegaskan peran strategis perempuan dalam membangun demokrasi berintegritas dari lingkungan keluarga.

Mengawali diskusi, host menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi sejatinya tidak lahir di ruang-ruang formal semata, melainkan tumbuh secara alami dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Cara orang tua berdiskusi, sikap ibu dalam menyikapi perbedaan, hingga kebiasaan kecil yang mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab merupakan fondasi awal pendidikan politik anak.

Dalam sesi dialog, Endhah Endayani menyampaikan bahwa pendidikan politik memang idealnya dimulai dari keluarga. Ia menjelaskan bahwa PKK memiliki struktur dan jaringan yang sangat kuat hingga tingkat desa dan dasa wisma, sehingga berpotensi besar menjadi motor penggerak edukasi politik masyarakat.

“PKK itu sasaran utamanya keluarga. Dari situlah semua terbentuk, termasuk cara berpikir dan bersikap dalam politik. Ibu adalah guru pertama bagi anak sebelum mengenal sekolah dan lingkungan luar,” ujar Endhah.

Ia menambahkan bahwa pendidikan politik dalam PKK telah terintegrasi dalam program kerja, khususnya melalui Pokja I, yang menyasar pembinaan keluarga, remaja, dan orang tua. Menurutnya, pendidikan politik tidak harus bersifat teoritis, tetapi dapat ditanamkan melalui nilai-nilai sederhana seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati.

Lebih lanjut, Endhah menyoroti tantangan era digital, terutama derasnya arus informasi dari media sosial yang rentan mengandung hoaks. Ia menekankan pentingnya peran ibu dalam mendampingi anak menggunakan gawai serta membangun kebiasaan memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

“Sekarang anak-anak sudah sangat dekat dengan gadget. Di situlah peran ibu penting, mengajarkan untuk tidak langsung percaya, tapi belajar mengecek kebenaran informasi, terutama yang berasal dari media sosial,” jelasnya.

Dalam pembahasan nilai-nilai demokrasi, Endhah memberikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Ia menuturkan bahwa praktik demokrasi bisa dikenalkan sejak dini tanpa harus menyebut istilah politik, seperti melalui pemilihan ketua kelas di sekolah atau musyawarah keluarga dalam menentukan tujuan liburan.

“Anak-anak tidak perlu diberi teori berat. Dari hal sederhana seperti memilih ketua kelas atau menentukan pilihan bersama di rumah, mereka sudah belajar demokrasi dan menghargai perbedaan,” tuturnya.

Menanggapi pentingnya membangun keluarga yang santun dalam berpolitik dan tidak mudah terprovokasi, Endhah menekankan bahwa kunci utamanya adalah pembentukan karakter. Menurutnya, jika karakter anak sudah kuat sejak dari rumah, maka mereka akan mampu memfilter pengaruh negatif, termasuk hoaks dan ujaran kebencian.

“Kalau karakter anak sudah terbentuk dengan baik di rumah, ketika di luar bertemu berbagai pengaruh, dia akan tetap bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak mudah terprovokasi,” tegasnya.

Sementara itu, Septyandra Trisnasari menjelaskan bahwa Bawaslu tidak hanya hadir pada masa tahapan pemilu, tetapi juga aktif melakukan edukasi politik pada masa non-tahapan. Ia menyebut PKK sebagai mitra strategis dalam mendorong pengawasan partisipatif, mengingat jangkauannya yang luas dan kedekatannya dengan masyarakat.

Sinergi antara Bawaslu dan PKK dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui berbagai program, seperti kelas keluarga sadar politik, sosialisasi anti politik uang, pelatihan cek fakta, hingga kampanye kreatif melalui media sosial yang lebih hemat dan efektif menjangkau masyarakat luas.

Mengakhiri podcast, Ketua TP PKK Kabupaten Kudus berpesan agar perempuan dan keluarga terus mengambil peran aktif dalam membangun demokrasi yang sehat dengan dimulai dari rumah. Ia menegaskan bahwa masa depan demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan nilai yang ditanamkan dalam keluarga.

Bawaslu Kudus berharap melalui podcast ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik keluarga semakin meningkat. Sinergi antara Bawaslu dan PKK diharapkan mampu melahirkan keluarga-keluarga yang cerdas, kritis, santun, serta berintegritas dalam kehidupan berdemokrasi. [*]