Bawaslu Kudus Awasi Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan, Tekankan Akurasi dan Sinergi Antar Lembaga

Bawaslu Kudus News - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan kualitas data pemilih melalui pengawasan langsung terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kudus. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (2/4/2026) pukul 10.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Kudus.

Pengawasan ini dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Imam Subandi bersama staf sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemutakhiran data pemilih yang menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Imam Subandi menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus sebelumnya telah memberikan imbauan serta saran perbaikan kepada KPU terkait masih ditemukannya pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia menjelaskan bahwa terdapat 98 data pemilih meninggal dunia yang menjadi perhatian Bawaslu.

Imam Subandi menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki kewajiban untuk memastikan data pemilih selalu mutakhir. "Bawaslu telah memberikan imbauan dan saran perbaikan terhadap 98 pemilih meninggal dunia yang masih terdaftar di DPT, dan kami mengapresiasi karena KPU Kabupaten Kudus sudah menindaklanjuti hal tersebut beberapa hari yang lalu," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa koordinasi antara KPU dan Bawaslu terus berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan sinkronisasi data yang dilakukan secara langsung antara kedua lembaga. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan data pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

"KPU Kudus juga sudah datang ke Bawaslu dalam rangka sinkronisasi data. Ini semata-mata untuk memastikan keakuratan data pemilih yang ada di Kabupaten Kudus," tambah Imam Subandi.

Lebih lanjut, Imam Subandi juga mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), stakeholder terkait, serta partai politik. Ia menilai partai politik memiliki basis massa yang besar sehingga dapat berkontribusi dalam memberikan masukan terkait perubahan data pemilih di masyarakat.

Ia berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini. Secara langsung ia menyampaikan, "Kepada para stakeholder, OPD terkait, serta partai politik kami harap juga ikut serta dalam tahapan PDPB ini, mengingat partai politik memiliki basis massa yang besar."

Menurutnya, sinergi yang terbangun antara penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemerintah daerah, serta partai politik akan sangat menentukan kualitas data pemilih. Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama dari kolaborasi tersebut adalah demi menyukseskan pelaksanaan pemilu yang berintegritas.

"Pada intinya kami berharap sinergi ini dapat terus berjalan demi suksesnya pemilu, khususnya dalam proses PDPB ini untuk menjaga akurasi data pemilih," tegasnya.

Dalam sesi tanggapan dan masukan dari peserta rapat pleno, tidak terdapat masukan ataupun keberatan terkait data pemilih yang telah dipaparkan oleh KPU Kabupaten Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data yang dilakukan dinilai telah berjalan cukup baik dan transparan oleh para peserta rapat.

Pada akhir rapat pleno, KPU Kabupaten Kudus secara resmi menetapkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah pemilih di Kabupaten Kudus tercatat sebanyak 654.901 pemilih, yang terdiri dari 323.040 pemilih laki-laki dan 331.861 pemilih perempuan, yang tersebar di 9 kecamatan dan 132 desa/kelurahan.

Dengan adanya pengawasan melekat dari Bawaslu Kudus, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat terus berjalan secara optimal, sehingga mampu menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. [*]