Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Kudus Petakan 18 Indikator Potensi TPS Rawan

Kudus - Bawaslu Kudus petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat  4* indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 3* indikator yang banyak terjadi, dan 11*  indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 28 indikator, diambil dari sedikitnya 132 kelurahan/desa di Kabupaten Kudus yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan,  dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan,jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

4 (empat) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

1. 342 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat; 

2. 341 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);

3. 159 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;

4. 230 TPS yang terdapat Pemilih Disabilitas;

3 (tiga) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

1. 25 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK);

2. 26 TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor,dan/atau gempa);

3. 21 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;

   8 (delapan) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

   1. 3 TPS terdapat riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan;

   2. 7 TPS Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan;

   3. 13 TPS dekat wilayah kerja (pertambangan dan/atau pabrik);

   4. 11 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu;

   5. 11 TPS memiliki riwayat kendala jaringan internet;

   6. 1 TPS di Lokasi khusus;

   7. 3 TPS memiliki kendala aliran Listrik;

   8. 2 TPS di wilayah rawan konflik.

   Strategi Pencegahan dan Pengawasan

   Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Kudus, KPU Kudus, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

   Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kudus melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

   melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online. Bawaslu Kudus juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. 

Rekomendasi

      Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

      1. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

     2. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan           pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi               bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.

    3. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitun             gan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.