Evaluasi SDM Pengawas Pemilu 2024 Turut Dihadiri Bupati Kudus

Bawaslu Kudus News - Bawaslu Kudus melaksanakan kegiatan rapat evaluasi SDM pengawas pemilu 2024 bersama Panwaslu Kecamatan dengan mengusung tema “Pentingnya Kualitas SDM Pengawas dalam Pemilu dan Pemilihan” di Hotel Griptha Kudus.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari sejak Sabtu (6/4/2024) hingga Minggu (7/4/2024) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kecamatan dalam mengawal proses demokrasi.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan mengatakan kegiatan pada hari ini sangat penting dikarenakan merupakan evaluasi terhadap kinerja SDM pengawas ad hoc selama perhelatan pemilu 2024 dan sekaligus mempersiapkan langkah kedepan dalam rekrutmen atau evaluasi pengawas ad hoc untuk pilkada tahun 2024.

“Terimakasih kepada Panwaslu Kecamatan bersama Jajaran Sekretariat yang telah melaksanakan pengawasan pemilu 2024 dengan baik. Walaupun banyak dinamika yang terjadi selama pengawasan pemilu itu sudah wajar, namun semangat dari teman-teman Panwaslu Kecamatan kami memberikan apresiasi,” kata Minan.

Hadir dalam kesempatan ini, Pj. Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie. Ia mengatakan pengawasan secara bertanggung jawab yang diperankan Bawaslu paling tidak diorientasikan dalam rangka mewujudkan tiga kepentingan Bawaslu terhadap terwujudnya pemilu berintegritas, yaitu:

1. kepentingan menjaga daulat rakyat, sebab pemilu itu sendiri merupakan menifestasi kedaulatan rakyat;

2. kepentingan politik hukum pemilu, yaitu memastikan seluruh mekanisme penyelenggaraan pemilu telah dilakukan secara jujur dan adil;

3. kepentingan pengawas pemilu dalam rangka mendapatkan kepercayaan publik dan tumbuhnya pengawasan partisipatif dari masyarakat.

“Dengan adanya pengawasan oleh Bawaslu, potensi kecurangan dapat diminimalisir atau dicegah sejak dini (preventive function), bahkan dalam taraf-taraf tertentu diberikan tindakan yang tegas dalam rangka memberikan efek jera (punitive function) maupun memulihkan keadaan yang dirugikan (restitutive function),” tutur Hasan.

Dalam dimensi sosiologis, pengawasan tahapan yang diperankan Bawaslu secara substansi diorientasikan dalam rangka ikut serta mendorong terbangunnya “budaya pemilu yang harmoni”, yaitu sebuah tradisi atau praktik dalam proses demokrasi yang menghargai keberagaman pendapat dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.

Ia turut  berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tinginya kepada jajaran penyelenggara pemilu atas kinerja dalam penyelenggaraan pemilu sehingga di Kudus dapat berjalan dengan aman, damai, kondusif dan bermartabat.

Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Erik Ardiyanto menyebut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas. Integritas dan profesionalitas pemilu merupakan rangkaian dalam menyepakati konvensi internasional dan standar universal terkait dengan pemilu yang mencerminkan norma global yang berlaku untuk semua negara di seluruh dunia selama pelaksanaan siklus pemilu, dimulai dari periode pra-pemilu, pelaksanaan kampanye, pada hari pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa apabila ada yang keberatan terhadap hasil pemilu.

“Integritas pemilu penting untuk aspek legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Kemudian penyelenggara pemilu yang profesional sangat terkait dengan adanya sikap keterbukaan terhadap publik,” jelasnya.

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Panwaslu Kecamatan merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan pengawasan pemilu. [*]